oleh

Kepala BKN: Perekrutan THL di Manggarai Ilegal, Bisa Jadi Temuan BPK Jika Gajinya dari APBD

Ruteng, Diantimur.com – Perekrutan Tenaga Harian Lepas (THL) di Kabupaten Manggarai, NTT, menuai respon dari kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana.

Bima mengatakan, perekrutan THL seperti yang terjadi di Kabupaten Manggarai itu ilegal.

“Itu tidak boleh. Itu ilegal. Kalau ada BPK masuk untuk periksa, itu bisa jadi temuan apalagi kalau itu anggaran gajinya dari APBD, karena uang APBD tidak bisa digunakan untuk kasih gaji THL,” kata Bima saat diwawancarai awak media pada acara penyerahan keputusan Bupati Manggarai tentang pengangkatan dan penetapan NIP CPNS Kabupaten Manggarai tahun 2021, betempat di Aula Manggarai Convention Center (MCC) Ruteng, Kamis (24/3/2022).

Menurut Bima, sejak tahun 2004 lalu, perekrutan tenaga honorer atau THL tidak diijinkan lagi sehingga pekerja di instansi pemerintah statusnya hanya ada dua yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Selain kedua status itu, lanjutnya, bisa menggunakan outsourcing, misalnya untuk sopir, cleaning servis dan Satpam.

“Secara Undang-Undang hanya itu saja yang diperbolehkan. Kalau melakukan perekrutan yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku itu bisa jadi temuan, karena sejak 2004, tidak diperbolehkan untuk perekrutan tenaga honorer,” ujarnya.

Dari sisi Undang-Undang, jelasnya, tidak diperbolehkan lagi untuk perekrutan honorer atau THL yang baru apalagi kalau pekerjaannya tidak jelas.

Pihaknya juga mengaku ingin membereskan itu semua. Baginya, tugas di pemerintahan itu harus jelas termasuk soal gaji dan kesejahteraannya sehingga tidak ada yang komplain.

“Perekrutan honorer atau THL, itu tidak jelas ketentuannya, ketentuan apa yang dipakai juga tidak jelas, dan mereka itu juga siapa, ngak jelas juga kan,” kata Bima, mengutip Alur.id.

Komentar